Bali Post, 8 April 2013

4 jam yang lalu

Tangani Sampah, Setengah Hati

SAMPAH kini menjadi ancaman serius bagi Bali. Selain terbatasnya Tempat Pembuangan Akhir (TPA) serta rendahnya kesadaran masyarakat mengelola sampah secara pribadi, kinerja pemerintahan mengelola sampah juga masih setengah hati. Akibatnya Bali nyaris dikepung sampah.

Hal ini diperparah karena penyikapan atas ancaman sampah belum maksimal. Penanganan sampah masih menjadi program pinggiran dan terkesan tidak menjadi fokus pejabat publik. Bahkan, dalam urusan penanganan sampah plastik, kinerja pemerintah belum terdengar. Baru beberapa kabupaten saja yang memiliki program strategis menangani sampah plastik dengan membentuk bank sampah serta membeli sampah plastik dari warga.

Untuk mengetahui persepsi publik terhadap kinerja pemerintah dan budaya masyarakat dalam pengelolaan sampah plastik di Bali, Pusat Data Bali Post menggelar jajak pendapat di seluruh Bali. Jajak dilakukan dengan mengajukan kuesioner dan wawancara via telepon.

Berdasarkan tabulasi jawaban responden, ternyata dominan responden menilai perlunya Bali memiliki program strategis dalam memerangi sampah plastik. Responden juga menilai bahwa kinerja pemerintah kabupaten/kota, termasuk Pemprov Bali, dalam mengelola sampah plastik belum memadai. Berikut rangkuman selengkapnya.

Ketika responden disodori pertanyaan, menurut anda perlukah dilakukan imbauan agar masyarakat luas ikut peduli dalam menangani sampah? Merespons pertanyaan ini, 76 persen responden menyatakan perlu. Mereka menilai, untuk mengatasi sampah pemerintah memang harus melibatkan dan didukung komponen masyarakat. Masalahnya dengan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi, volume produksi sampah terus meningkat. Kondisi ini akan menjadi dilema dan masalah serius bagi Bali, ketika program penanggulangan sampah tak efektif. Terlebih program penanganan sampah belum menjadi agenda strategis.

Selebihnya, 18 persen responden menyatakan tidak perlu. Mereka menilai, dalam urusan penanganan sampah, kinerja lembaga pemerintahan harus ditingkatkan. Masalahnya, Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) yang menangangi masalah ini digaji oleh rakyat untuk mengurus kebersihan. Jika ada keluhan armada tak memadai dan tenaga kebersihan kurang, mestintya pemerintah dan DPR mengalokasikan anggaran yang memadai untuk membiayai program-program penanganan sampah. Selebihnya, 6 persen responden tak memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Sementara itu, terkait dengan kinerja pemerintah dalam penanganan sampah, 62 persen responden menilai belum memadai. Program penanganan sampah malah dijadikan program pinggiran. Bahkan, Pemprov Bali walaupun memiliki agenda clean and green, namun aksinya di lapangan sangat minim. Program ini tak bergaung. Responden mendesak agar pemerintah kabupaten/kota segera merancang program-program strategis melibatkan masyarakat luas dalam penanganan sampah plastik. Budaya perang terhadap sampah plastik harus menjadi program berkelanjutan dengan rencana aksi yang jelas dan terukur.

Di pihak lain, ada 37 persen responden menilai program penanganan sampah di Bali sudah memadai. Kinerja pemerintahan dalam mengatasi sampah plastik sudah terbangun. Ini terbukti dengan dibentuknya bank sampah dan adanya anggaran untuk membeli sampah plastik dari masyarakat di sejumlah kabupaten di Bali. Kalaupun hasilnya belum maksimal, hanyalah masalah waktu, karena program ini baru dirintis oleh sejumlah kabupaten. Sementara itu, hanya 1 persen responden tak memberikan jawaban atas pertanyaan ini.

Untuk mengoptimalkan program penanganan sampah plastik, responden mengusulkan agar pemerintah daerah mengalokasikan dana untuk membeli sampah plastik dari masyarakat. Petugas DKP agar diwajibkan memilah sampah organik dan anorganik sebelum dibuang ke TPA. Ada yang mengusulkan agar perbanyak TPA serta buat regulasi yang jelas dalam penanganan sampah. (dir)